Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

MAHALNYA BIAYA POLITIK

admin November 14, 2018
41 Views

OLEH : NAZARUDDIN

Indonesia sebagai bangsa yang aktif berpolitik menjadikan 2018 sebuah tahun politik, dan 2019 sebagai puncaknya. Mungkin saja kita tengah bergiat mengekspresikan diri sebagai makhluk politik, meminjam kota autoteks manusia adalah zoon politicon. Pada 2018 ini sudah selesai pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia. Setelah itu pada 2019 juga akan berlangsung pemilu legislative dan pemilu presiden (pileg dan pilpres) secara serentak pula. Momentum politik akbar ini tentu membutuhkan kesiapan baik manusia maupun infrastruktur lain sebagai supporting system. Semua itu dilakukan demi sebuah alas an tunggal, yakni tercapai Indonesia sebagai sebuah negeri demokratis.

Sebuah cita-cita yang digeluti sejak awal republic ini didirikan 73 tahun silam oleh para the founding fathers. Demokrasi menghendaki adanya kompetisi politik yang berasaskan keadilan, kejujuran, dan bertanggung jawab. Ajaran demokrasi ini sepertinya sebatas normative sedangkan praktiknya jauh dari api. Para politisi dalam pemilihan presiden, kepala daerah, legislative, hingga pemilihan kepala desa harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit untuk memenangkan pertarungan. Apabila anggaran tidak dimiliki sepertinya kepercayaan diri untuk bertarung dalam politik tidak dimiliki.

Biasanya, anggaran untuk pembiayaan politik tidak ditanggung sendiri oleh politisi. Mereka berkerjasama dengan stake holder (Bosistem) yang berkepentingan pastinya saling menguntungkan. Anggaran yang disediakan untuk pembiayaan partai politik sebagai kendaraan, tim sukses, marketing, politik, dan kampanye politik. Meskipun sudah ada mekanisme jalur independen (tanpa partai politik, kecuali pileg), para politisi lebih percaya diri menggunakan partai politik dengan biaya disesuaikan dengan kekuatan politik yang dimiliki partai politik. Semakin besar kekuatan politik yang dimiliki partai maka harganya semakin mahal. Tentu saja, politisi lebih memilih partai politik yang memiliki kekuatan besar dalam politik. Oleh karena itu, politisi harus mengeluarkan banyak untuk partai politik.

Meskipun para politisi sudah memiliki partai politik sebagai kendaraan (Backingan), para politisi sudah memiliki tim sukses. Tim sukses sebagai “pejuang “ pemenangan politik. Tim sukses berperan penting dalam menciptakan, memperkenalkan, dan tentunya mengatur strategi politik untuk mencapai kemenangan. Disini para politisi harus banyak mengeluarkan uang untuk tim sukses . biasanya lebih banyak anggaran untuk pembiayaan tim sukses daripada untuk pembiayaan partai politik. Anggaran untuk marketing politik tidak kalah banyak dari pembiayaan partai politik dan tim sukses. Marketing politik dilakukan melalui segala bentuk media, seperti media cetak, elektronik, online, baliho, spanduk, stiker, kaos dan buku-buku kecil yang dianggap representative untuk pencitraan politik politisi.

Biasanya para politisi habis-habisan menglontarkan uang untuk kesuksesan kampanye pada kegiatan kampanye, transaksional politik tidak lagi antara elit dengan elit tetapi sudah mengarah antara politisi (elit) dengan masa pemilih. Pada saat kampanye, politisi turun langsung untuk berhadapan dengan pemilih, pemilih pragmatis memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang dari politisi. Tidak jarang pemilih menerima uang dari semua politisi yang ikut dalam kompetisi. Disisi lain, politisipun ikut memanjakan pemilih dengan memberikan uang sebagai bayaran suara. Suara pemilih bagai barang diperjual belikan. Pemimpin yang dibentuk melalui uang secara langsung berpengaruh pada kinerja buruk dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Mereka menjadikan kekuasaan dan kewenangan sebagai sarana untuk menggalang keuntungan pribadi dan golongan sebanyak-banyaknya hingga dapat mengembalikan dan bahkan melebihi anggaran yang deikeluarkan untuk pembiayaan pemilihan.

Banyak cara (modus) yang dilakukan oleh pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dianataranya membuat kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan pribadi seperti menjual belikan izin usaha, melakukan eksplorasi sumber daya alam, memperjual belikan jabatan structural pemerintah, melakukan mark-up anggaran, mengangkat dan menetapkan keluarga dalam struktur pemerintahan, dan banyak cara-cara yang dilakukan.

Janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye tidak lagi menjadi prioritas. Sedangkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak dan justru tidak jarang masyarakat membiarkan (permissive) terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sang pemimpin dalam rangka mengembalikan anggaran yang dikeluarkan untuk biaya politik. Siklus politik seperti ini mengakar kuat dalam politik pemilihan pemimpin secara langsung dijadikan sebagai momen perjudian politik yang dibesar-besarkan dan sulita dikendalikan oleh siapapun

Siklus politik diatas menunjukan bentuk demokrasi criminal (istilah :Mahmud MD), menurut Mahmud MD, demokrasi ideal yang diharapkan menjelma menjadi oligarki dan kemudian menjadi demokrasi criminal. Menurutnya, siklus ini diawali dari prilaku politisi yang mengedepankan uang dalam berpolitik. Politisi sengaja menciptakan suasana politik (budaya politik) seperti ini dalam rangka mempermudah meraih kekuasaan sebagai alat dominasi dan eksploitasi politik dalam segala bentuk. Apabila siklus politik seperti ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin kedepan bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Karena itu upaya untuk menghancurkan politik uang harus dipikirkan secara serius.

Kepentingan pragmatism kekuasaan dakan dengan mudah dimanfaatkan dalam pertarungan politik dalam negeri. Seakan kita tidak sadar bahwa Indonesia sedang dalam proses perang besar yang sangat menentukan kokoh dan tidak bangunan Indonesia sebagai Nationstate ke depan. Dan itu, sangat ditentukan oleh dua tahun momentum politik 2018-2019. Pertarungan politik yang tidak dilandasi bangunan etika politik yang kuat akan dengan mudah dimanfaatkan kepentingan radikalisme dan politik identitas yang justru berpotensi menghancurkan bangunan induk kita sebagai sebuah nation state.

Momentum demokrasi yang kita hadapi seyogyanya bukan procedural belakan, namun kehilangan makna substantifnya. Persoalan kesiapan berdemokrasi kita dalam banyak dimensi masilah semrawut, terutama tata kelola institusionalnya, baik penyelenggaraannya maupun institusi partai dan politisinya. Semua harus berbenah diri untuk menyongsong momentum politik ini.

Komitmen etika politik institusionalnya juga perlu terbangun dengan baik  dan kuat agar kita tidak mengalami eksperimentasi demokrasi sebagaimana masa lalu di era 1850 an. Secara normative upaya yang perlu dikedepankan adalah perlunya optimalisasi kebijakan pembatasan biaya kampanye, melarang partai politik untuk menerima uang dari politisi politik, melakukan audit keuangan partai politik, melaporkan hak kekayaan yang dimiliki politisi, dan menegakkan aturan hokum yang berlaku dengan sanksi yang tegas bagi oknum politisi yang melakukan money politik. Selain itu, upaya perlu dikedepankan dengan membangun budaya politik masyarakat yang bermartabat, yang berkeadaban melalui pendidikan dan sosialisasi politik secara secara intensif terutama bagai generasi melenial dengan sarana pendidikan formal dan nonformal dua bentuk upaya tersebut yang perlu dilakukan guna mewujudkan dan membangun demokrasi ideal dalam politik sehingga mencapai peradaban bangsa yang lebih baik. Sudah saatnya meninggalkan politik demi masa depan bangsa yang berkeadaban dan pemimpin yang bermarwah melalui pemilu yang bermartabat. Semoga.Amien.